Kebebasan Berpendapat Terancam, Aparat Lamban Bertindak

Kasus yang menimpa dokter Fiera Lovita di Solok, Sumatera Barat sungguh miris. Bagaimana
seorang ibu diintimidasi oleh segerombolan orang yang mengaku FPI dan dipaksa meminta maaf
atas perbuatan yang sama sekali tidak salah. Perbedaan pendapat di negara demokrasi adalah
dilindungi hukum, bahkan konstitusi UUD 1945. Kejadian yang menimpa dokter Fiera Lovita
bukanlah yang pertama kali. Menurut data SAFENet, kurang lebih ada 45 kasus intimidasi yang
dilakukan segerombolan. Dari yang mengalami intimidasi sampai ada yang dipaksa keluar dari
pekerjaannya.

Menyedihkan, aparat keamanan dalam hal ini kepolisian justru tidak melindungi korban,
cenderung membiarkan intimidasi ini berlangsung. Pada kasus dokter Fiera, polisi justru
memfasilitasi pertemuan intimidatif yang dilakukan FPI Sumbar. Pada kasus Leonard Edward dan
Carlos di Jakarta, justru korban, Carlos yang dipukuli massa FPI , sempat mendekam di penjara
kantor polisi. Bukan menangkap para pelaku kekerasan, namun polisi justru menekan korban.

Ancaman pada demokrasi Indonesia sudah nyata. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka negeri
ini akan jatuh pada era totaliter dan tirani kekerasan oleh segelintir kelompok masyarakat. Oleh
karena itu DPN Pergerakan Indonesia menyatakan sikap :

1. Mengapresiasi jajaran Kepolisian yang telah menangkap seorang pemilik sebuah akun yang
berisikan ujaran kebencian, fitnah dan SARA. Namun mengingatkan pada Kapolri Republik
Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, agar terus menerus mendisiplinkan anggota kepolisian agar
menjalankan tugas yaitu melindungi warga negara Indonesia. Kepolisian juga harus menangkap
dan memproses hukum pihak-pihak yang melakukan kekerasan, intimidasi secara langsung
maupun yang melakukan ujaran kebencian di internet.

2. Mendesak pada Menteri Kominfo, Rudiantara, untuk segera menutup akun-akun media sosial
yang menyebarkan ancaman kekerasan, ujaran kebencian. Bukti-bukti sudah banyak, korban
sudah berjatuhan.Tim Trust Positif Kementerian Kominfo mesti lebih cepat bertindak.

3. Mendesak Menko Polhukam, Jenderal (Purn) Wiranto, untuk segera melakukan penataan nilainilai
Pancasila dan Kebangsaan terhadap organisasi-organisasi liar yg selama ini bertindak anti-
Pancasila dan mengganggu kerukunan NKRI.

Jakarta, 28 Mei 2017

Sereida Tambunan
Ketua Umum
081282882859

Abi Rekso
Sekretaris Jenderal
081264211314

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *